Jangan Sampai Telat Bayar, Berikut Pengalaman Bayar Denda BPJS

Ilustrasi: kantor layanan BPJS Kesehatan (sumber: detik) Ilustrasi: kantor layanan BPJS Kesehatan (sumber: detik)

BPJS Kesehatan menjadi lembaga pemerintah yang dipercaya untuk menanggung biaya layanan kesehatan masyarakat Indonesia yang terdaftar sebagai peserta BPJS. Meski besaran iuran BPJS tidak terlalu memberatkan, beberapa orang mungkin memiliki pengalaman telat membayar iuran bulanan sehingga terpaksa harus bayar denda BPJS.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial (UU No 24 Tahun 2011). BPJS terdiri dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan.

Jaminan kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.

Peserta wajib membayar iuran yang besarnya ditetapkan berdasarkan persentase dari upah (untuk pekerja penerima upah) atau suatu jumlah nominal tertentu (bukan penerima upah dan PBI). Setiap Pemberi Kerja wajib memungut iuran dari pekerjanya, menambahkan iuran peserta yang menjadi tanggung jawabnya, dan membayarkan iuran tersebut setiap bulan kepada BPJS Kesehatan secara berkala(paling lambat tanggal 10 setiap bulan). Apabila tanggal 10 (sepuluh) jatuh pada hari libur, maka iuran dibayarkan pada hari kerja berikutnya. Keterlambatan pembayaran iuran JKN dikenakan denda administratif.[1]

Baca juga:  Tak Usah Khawatir Punya Bibir Hitam, Yuk Coba Pakai Lipstik Purbasari Diamond No 81

Ketentuan Denda BPJS Kesehatan.

Peserta BPJS Kesehatan yang terlambat membayar iuran dan menjalani rawat inap dalam kurun waktu 45 hari sejak status kepesertaannya aktif kembali, bisa dikenai denda hingga Rp30 juta. BPJS Kesehatan memberlakukan aturan denda hingga Rp30 juta atau 5% dari perkiraan biaya paket penyakit Indonesian Case Based Group (INA CBGs) yang diidap pasien.

Ketentuan mengenai denda BPJS tercantum dalam Pasal 42 ayat 6 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 tentang Jaminan Kesehatan yang diteken pada 6 Mei 2020. Pasal tersebut berisi: Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yaitu sebesar 5% dari perkiraan biaya paket Indonesia Case Based Groups (INA-CBGs) berdasarkan diagnosa dan prosedur awal untuk setiap bulan tertunggak dengan ketentuan jumlah bulan tertunggak paling banyak 12 (dua belas) bulan, dan besar denda paling tinggi Rp30.000.000.

Baca juga:  Merek Bedak Yang Tahan Lama Dan Membantu Muka Terlihat Putih Bersih
Ilustrasi: Kartu Indonesia Sehat BPJS Kesehatan (sumber: kabarpali.com)

Ilustrasi: Kartu Indonesia Sehat BPJS Kesehatan (sumber: kabarpali.com)

Apabila peserta BPJS Kesehatan hanya menunggak iuran dan tidak menggunakan layanan rawat inap, maka tidak akan dikenai denda 5% atau hingga Rp30 juta. Peserta yang menunggak hanya akan diwajibkan melunasi tunggakan saja. Apabila peserta tersebut mengakses rawat inap di rumah sakit setelah lebih dari 45 hari, maka tidak ada denda layanan.

Selain itu, bila peserta hanya rawat jalan tingkat pertama atau rawat jalan di rumah sakit, maka tidak dikenai denda 5% atau hingga Rp30 juta. Tetapi, jika sampai akhir bulan ternyata peserta belum melunasi tunggakan, maka kepesertaannyaakan dihentikan sementara. Untuk mengaktifkan kembali kepesertaan BPJS Kesehatan, peserta wajib melunasi tunggakan iuran, baik dibayar oleh peserta langsung ataupun pihak lain atas nama peserta.

Cara Menghitung Denda BPJS

Menurut Perpres No. 64 Tahun 2020, cara menghitung denda BPJS Kesehatan adalah sebesar 5% dari biaya rawat inap lalu dikalikan dengan jumlah bulan keterlambatan (paling banyak 12 bulan). Jadi, apabila biaya rawat inap selama 7 hari adalah Rp7 juta dengan tunggakan selama 2 bulan, maka denda yang perlu dibayarkan adalah 5% x Rp7 juta x 2 bulan = Rp700 ribu.

Baca juga:  Apa Saja Manfaat Kolagen untuk Pria?

Pengalaman Bayar Denda BPJS

Menurut pengalaman salah seorang peserta BPJS, prosedur untuk membayar denda BPJS memang agak panjang. Apalagi bagi Anda yang terdesak perlu memperoleh perawatan kesehatan. Namun, menurut peserta tersebut, pelayanan dari admin, suster, maupun dokter di rumah sakit rujukan cukup baik. Agar bisa menjalani operasi, peserta itu diharuskan membayar denda BPJS terlebih dahulu.

Pembayaran denda BPJS tidak bisa dilakukan di rumah sakit, karena rumah sakit tidak diperbolehkan menerima uang dari pasien. Pasien yang memiliki tunggakan bisa membayar denda BPJS Kesehatan melalui ATM, mobile banking, Alfamart, Indomaret, dan juga Kantor Pos.

[1]Khasnawiyati, Z. 2019. Denda Keterlambatan Pembayaran Iuran BPJS Kesehatan Dalam Perspektif Ekonomi Islam “Studi Pada BPJS Kesehatan Kota Metro” [Skripsi]. Lampung: IAIN Metro.

1 Comments

  1. sy sekeluarga adlh peserta bpjs mandiri kemarin sebulan yg lalu suami harus opname jd kami hrs byr denda krn telat byr iuran…setelah 1 bln lebih anak sy disrh opname tp sy hrs byr denda lagi…apakh benr begitu

Leave a comment

Your email address will not be published.


*